Kampanye Golput Dan Pembangkangan Tanpa Arti

Golongan Putih alias Golput pernah menjadi simbol filosofis untuk melawan rezim orde gres yang otoriter. Namun kampanye golput pada pascareformasi tidak lebih dari suatu perbuatan membangkang yang nyaris tanpa arti. Research Associate GFI Pipit Apriani menyampaikan makna golput dikala ini tidak selalu bermakna politis.

“Bisa alasannya yaitu hirau dengan pemilu, atau alasan administratif alasannya yaitu tidak terdaftar sebagai pemilih dan lebih banyak lagi alasannya yaitu tidak tahu mesti menentukan siapa,” kata alumnus UI itu. Apalagi dalam UU Pemilu, menentukan yaitu hak, dengan demikian tidak ada paksaan bagi pemilih untuk pergi ke TPS untuk menawarkan suara. “Di sisi lain, KPU kurang greget dalam menawarkan sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Tidak heran, tingkat partisipasi pemilih semakin rendah setiap pemilu,” katanya.

Tetapi menjadi golput di kala demokrasi yang luas menjadi percuma kalau hanya alasannya yaitu untuk alasan ketidaktahuan atau tidak mau tahu dengan calon pemimpinnya. Sementara banyak rakyat di negara lain justru berjuang untuk mendapatkan hak menawarkan bunyi ibarat halnya di Myanmar, Afganistan, dan Pakistan. Bagi rakyat di negara-negara itu, Pemilu yaitu keinginan untuk menawarkan masa depan gres dan perubahan yang lebih baik.

Kamal Yusuf, pengurus Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman menyatakan, banyak WNI yang melaksanakan perjalanan hingga 6 jam untuk ikut memilih. “TPS di Jerman hanya ada tiga, yaitu di KBRI Berlin, di Frankfurt, dan di Hamburg. Saya naik kereta 3 jam ke Berlin hanya untuk ikut nyoblos,” ujar Kamal.

Perjalanan Kamal untuk menyelamatkan satu bunyi itu belum seberapa. Sebab, ada temannya yang melaksanakan perjalanan hingga 6 jam untuk ikut pencoblosan. Menurut ia suka atau tidak suka, menentukan atau tidak, mempunyai konsekuensi, yakni harus mendapatkan calon terpilih. “Diam saja juga bikin pilihan, alasannya yaitu itu berarti kita mendukung keadaan untuk tidak berubah, mendukung status quo,” katanya.

Golput dinilai bukan solusi bagi mereka yang ingin perubahan progresif. Solusi terbaik untuk demokrasi yaitu menjadi pemilih cerdas, pintar, dan bertanggungjawab. “Anda yaitu seorang warga negara yang juga punya tanggungjawab terhadap jalannya bangsa. Pelajari riwayat hidup caleg yang ada untuk menawarkan pilihan,” kata Research Associate GFI Pipit Apriani. Ia menekankan di dunia ini tidak ada gading yang tak retak, tidak ada caleg yang sempurna.

Pipit bahkan menekankan bagi mereka yang merasa lebih bisa menjadi wakil rakyat untuk tidak segan mencalonkan diri. Pakar politik UGM Ari Dwipayana mengatakan, jejak rekam seorang caleg harus dicermati, apakah caleg tersebut tersangkut kasus aturan atau tidak. “Caleg yang mempunyai track record buruk tidak pantas dipilih,” katanya.

“Pemilih harus cerdas menentukan caleg yang mempunyai kredibilitas, tidak melanggar HAM, tidak tersangkut kasus aturan atau kasus korupsi, dan peduli terhadap etika istiadat setempat,” kata Ari Dwipayana. Ia menambahkan masyarakat juga harus melihat apa yang dilakukan, dan dipikirkan kandidat, serta apa sudah melaksanakan dan mewujudkan.

Selain itu, Ari Dwipayana juga mengimbau semoga pemilih jangan menentukan pejuang kesiangan atau politikus instan menjelang pemilu. “Pemilih kini harus punya momentum dan punya pilihan, jangan golput semoga bisa berjuang, semoga dingklik atau posisi serta kedudukan tidak dikuasi orang salah,” katanya.

Golput dianggap sebagai langkah apatis dalam menyikapi demokrasi. Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat RI Priyo Budi Santoso menyebut golput sebagai tindakan yang merugikan. Ketua DPP Golkar ini mengimbau masyarakat menentukan pada Pemilu 2014 nanti. “Siapapun yang golput itu merugi, ini saatnya untuk mengubah sejarah, mengubah wajah politik lima tahun sekali. Kami menyerukan abaikan saja usul untuk golput,” ujar Priyo.

Sebelumnya Kepala BIN Marciano mensinyalir adanya kelompok separatis yang menyerukan untuk golput pada Pemilu 2014. Mereka memakai isu-isu provokatif ibarat SARA dan informasi populis ketidakadilan. “Elemen separatis aktif menyuarakan soal golput, serta boikot untuk Pemilu. Di tempat tertentu juga cenderung meningkat,” kata Marciano.

Bahkan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Waketum PBNU) As’ad Said Ali menyampaikan warga NU rugi besar kalau menentukan golput pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Ia menyerukan semoga nahdiyin berperan aktif dengan memakai hak pilihnya dikala pemungutan bunyi pada 9 April.

As’ad menyampaikan bunyi nahdiyin diharapkan untuk menentukan wakil rakyat maupun pemimpin berkualitas.”Jika nanti yang terpilih menjadi wakil rakyat atau pemimpin ternyata mereka yang kualitasnya buruk alasannya yaitu warga nahdiyin golput, itu artinya warga NU turut andil membuat pemerintahan yang buruk. Ini tentu menjadi kerugian besar,” katanya.

As’ad menyampaikan PBNU menggariskan tidak ikut dalam partai politik (parpol) tertentu. Ia membenarkan kalau banyak warga NU aktif di sejumlah parpol. Namun secara kelembagaan, PBNU sudah menggariskan tidak terlibat aktif dalam parpol tertentu.

“Pemimpin mana yang akan dipilih, kami serahkan kembali kepada para nahdiyin untuk menentukan pilihannya. Yang terperinci jangan pernah menentukan mereka yang pernah korupsi,” katanya. Namun di luar itu, menentukan yaitu hak, ibarat apapun pilihan harus dihargai, meski pilihan untuk tidak menentukan yaitu sebuah hal sia-sia (Hanni Sofia).

Riwayat Penulis: Hanni Sofia yaitu master art of  journalism dari Ateneo de Manila University. Saat ini ibu 3 anak itu yaitu pewarta ekonomi di desk ekonomi mikro mencakup kewirausahaan, pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi, UKM dan tekno di Kantor Berita Antara di Jakarta. Perempuan yang sudah 9 tahun berkecimpung di dunia pers dan sangat menggemari jalan-jalan itu dikala ini yaitu kontributor www.bebeja.com. 

Bagikan Artikel ini